Melampaui Tokenisme, Belum Sampai Kemitraan: Kualitas Partisipasi Anak dalam Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Mojokerto

Alfiana Dwi Astuti; Hikma Muhaimin; Tri Ratna Rinayuhani

doi:10.31004/jiki.v2i1.43

Authors

Alfiana Dwi Astuti Universitas Islam Majapahit
Hikma Muhaimin Universitas Islam Majapahit
Tri Ratna Rinayuhani Universitas Islam Majapahit

DOI:

https://doi.org/10.31004/jiki.v2i1.43

Keywords:

partisipasi anak, Kota Layak Anak, Tangga Partisipasi Hart, Forum Anak, tata kelola pemerintahan

Abstract

Partisipasi anak merupakan salah satu indikator utama keberhasilan kebijakan Kota Layak Anak (KLA), namun kualitasnya kerap berhenti pada tataran prosedural dan simbolis. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi anak dalam kebijakan KLA di Kota Mojokerto serta faktor pendukung dan penghambatnya, dengan menggunakan teori Tangga Partisipasi Anak (A Ladder of Children’s Participation) Roger Hart (1992) sebagai pisau analisis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Mojokerto. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat serta staf Dinsos P3A dan anggota Forum Anak, observasi non-partisipan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anak telah melampaui kategori bukan partisipasi (tokenisme) dan berada pada tingkat “ditugaskan tetapi diinformasikan” (level 4) hingga “dikonsultasikan dan diinformasikan” (level 5), dengan satu kegiatan mencapai “inisiasi orang dewasa dengan keputusan bersama anak” (level 6). Partisipasi belum mencapai kemitraan setara (level 7–8) karena peran ganda Dinsos P3A sebagai regulator, implementor, sekaligus fasilitator menempatkannya pada posisi yang dominan. Dengan demikian, relasi yang terbentuk lebih tepat digambarkan sebagai relasi protektif-partisipatif, bukan kemitraan setara.

References

Anwar, A. (2024). Upaya pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan program Kabupaten Bandung Layak Anak. [Nama Jurnal], 23(1).

Arindi, A. P., & Hidayat, E. (2024). Implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) melalui pengoptimalan program PUSPAGA Kota Surabaya. [Nama Jurnal], 4, 10267–10278.

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Darmawan, A. D. (2022). Elemen kunci pendorong partisipasi masyarakat sebagai fondasi kebijakan smart city: Suatu kajian pustaka sistematis. Jurnal Kajian Ilmiah, 17(1), 105–124. https://doi.org/10.14203/jki.v17i1.714

Dwitasari, K. A. (2024). Mengkaji perkembangan partisipasi warga negara dalam tata kelola pemerintahan yang baik. [Nama Jurnal], 2.

Fadila, F., & Khaddafi, M. (2025). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Wawancara. [Nama Jurnal], 13446–13449.

Fitri, S. N. (2025). Evaluation of legal protection for women and children’s victims of violence by the Bengkulu City Office of Women’s Empowerment and Child Protection. Jurnal Pembangunan Hukum Kesehatan, 6(1), 56–65. https://doi.org/10.18196/jphk.v6i1.24339

Hart, R. A. (1992). Children’s participation: From tokenism to citizenship (Innocenti Essays No. 4). UNICEF International Child Development Centre.

Jehudat, V. K., Novaria, R., & Soesiantoro, A. (2024). Collaborative governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surabaya. [Nama Jurnal], 1(3), 451–461.

Kirana, D. A. (2024). Partisipasi masyarakat dan pengaruhnya terhadap proses legislasi di Indonesia: Tinjauan analitis terhadap peran rakyat dalam pembentukan kebijakan publik. [Nama Jurnal], 2(3), 285–299.

Lundy, L., Orr, K., & Marshall, C. (2020). Children’s rights budgeting and social accountability: Children’s views on its purposes, processes and their participation. [Nama Jurnal/Buku], 91–113.

Manganti, G. S. (2023). Analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik. [Nama Jurnal], 3(11), 380–389.

Nelly, S. (2024). Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Jurnal Sociopolitico, 6, 86–94.

Nurakhmadi, D. A., & Rahmawan, T. I. (2024). Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penganggaran: Strategi dan rekomendasi kebijakan. [Nama Jurnal].

Pratiwi, D. C., & Kriswibowo, A. (2022). Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. [Nama Jurnal], 7, 192–204.

Roza, D. (2018). Peran pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(1), 198–215. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10

Susiawati, T., & Mashur, D. (2025). Collaborative governance dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. [Nama Jurnal], 1, 1–13.

Syahfiradella, A. D., Budhiartie, A., & Syam, F. (2025). Peran partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan kebijakan publik. [Nama Jurnal], 9, 13270–13279.

Tandhim, A. W. A. (2025). Efektivitas collaborative governance untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang. [Nama Jurnal], 4, 391–404.

Thalib, M. A. (2022). Pelatihan analisis data model Miles dan Huberman untuk riset akuntansi budaya. Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah, 5(1), 23–33.

Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. [Nama Jurnal], 5, 198–211.

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.